LAGI-lagi terjadi. Kekerasan pecah di bumi Indonesia. Kali ini bukan mengenai mafia pajak yang beberapa waktu sebelumnya menjadi hal yang paling banyak diperbincangkan di berbagai kalangan, bukan pula gosip selebriti berupa kawin cerai, putus nyambung, melainkan hal yang sebenarnya sering kita saksikan.
Ya, sebuah contoh tindak kekerasan oleh aparatur negara 14 April lalu di Tanjung Priok. Apa yang dalam pikiran kita ketika mendengar mengenai aparatur negara? Jawabannya pasti akan bervariasi,tergantung dari apa yang kita pernah alami masing.Lantas,apa yang ada dalam pikiran kita jika ternyata banyak tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparatur negara yang notabene merupakan institusi penegak hukum dan pengayom masyarakat? Kita pun pasti akan sangat kecewa.
Betapa tidak, jaminan negara untuk melindungi rakyat belum dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya.Peristiwa tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pun terus meningkat. Di mana keadilan itu berada? Ketika rakyatnya bersuara,menyatakan ketidaksetujuannya terhadap peraturan yang ada, mengapa harus direspons dengan tindakan kekerasan? Tidak adakah cara lain? Apakah ini sudah menjadi jati diri bangsa?
Lantas, akankah akan terus dibiarkan tidak kekerasan tersebut dilakukan, tanpa ada langkah lanjutan dalam mengatasinya? Di mana rasa kemanusiaan itu? Sebuah tekad untuk melakukan perbaikan dan perubahan menjadi institusi penegak hukum yang profesional guna memperbaiki citra buruk di mata masyarakat merupakan langkah yang patut dihargai. Namun, sekedar tekad saja tanpa bukti yang nyata merupakan hal yang sia-sia. Janganlah heran jika kelak di kemudian hari keberadaan aparatur negara terus-menerus dipersoalkan dan digugat.
Terulangnya tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat dalam melakukan penegakan hukum menunjukkan kurang profesionalnya aparat penegak hukum serta tidak adanya penghormatan, penghargaan dan penegakan serta pemenuhan terhadap HAM.Tindak kekerasan dan pertikaian massa yang semakin tahun semakin meningkat, menunjukkan bahwa lambannya pemerintah dalam merespons dan menyikapi hal tersebut.
Sebagai seorang warga negara Indonesia, yang cinta akan kedamaian dan kesatuan bangsa, saya hanya bisa memberi saran untuk masalah ini. Seharusnya pihak aparat keamanan harus mulai mengubah cara dan perilaku ketika di lapangan. Bagaimanapun juga harus mengedepankan cara-cara yang diplomatis dan persuasif. Dalam bentuk penanganan kasus, aparat harus menerapkan standar-standar HAM yang sudah diatur oleh negara.
Kinerja intelijen pun harus profesional dalam membaca realitas dan potensi konflik yang akan terjadi di masyarakat sehingga dapat mencegah dan meminimalisasi potensi konflik tersebut.Yakinlah tidak ada jalan yang terlalu jauh untuk ditempuh ketika kita yakin Allah sangat dekat. Mari bersama wujudkan Indonesia yang damai, aman, dan tenteram. (*)
Putri Nurhardiyanti
Mahasiswi Sekolah Tinggi
Ilmu Statistik (STIS) Jakarta
Ya, sebuah contoh tindak kekerasan oleh aparatur negara 14 April lalu di Tanjung Priok. Apa yang dalam pikiran kita ketika mendengar mengenai aparatur negara? Jawabannya pasti akan bervariasi,tergantung dari apa yang kita pernah alami masing.Lantas,apa yang ada dalam pikiran kita jika ternyata banyak tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparatur negara yang notabene merupakan institusi penegak hukum dan pengayom masyarakat? Kita pun pasti akan sangat kecewa.
Betapa tidak, jaminan negara untuk melindungi rakyat belum dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya.Peristiwa tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pun terus meningkat. Di mana keadilan itu berada? Ketika rakyatnya bersuara,menyatakan ketidaksetujuannya terhadap peraturan yang ada, mengapa harus direspons dengan tindakan kekerasan? Tidak adakah cara lain? Apakah ini sudah menjadi jati diri bangsa?
Lantas, akankah akan terus dibiarkan tidak kekerasan tersebut dilakukan, tanpa ada langkah lanjutan dalam mengatasinya? Di mana rasa kemanusiaan itu? Sebuah tekad untuk melakukan perbaikan dan perubahan menjadi institusi penegak hukum yang profesional guna memperbaiki citra buruk di mata masyarakat merupakan langkah yang patut dihargai. Namun, sekedar tekad saja tanpa bukti yang nyata merupakan hal yang sia-sia. Janganlah heran jika kelak di kemudian hari keberadaan aparatur negara terus-menerus dipersoalkan dan digugat.
Terulangnya tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat dalam melakukan penegakan hukum menunjukkan kurang profesionalnya aparat penegak hukum serta tidak adanya penghormatan, penghargaan dan penegakan serta pemenuhan terhadap HAM.Tindak kekerasan dan pertikaian massa yang semakin tahun semakin meningkat, menunjukkan bahwa lambannya pemerintah dalam merespons dan menyikapi hal tersebut.
Sebagai seorang warga negara Indonesia, yang cinta akan kedamaian dan kesatuan bangsa, saya hanya bisa memberi saran untuk masalah ini. Seharusnya pihak aparat keamanan harus mulai mengubah cara dan perilaku ketika di lapangan. Bagaimanapun juga harus mengedepankan cara-cara yang diplomatis dan persuasif. Dalam bentuk penanganan kasus, aparat harus menerapkan standar-standar HAM yang sudah diatur oleh negara.
Kinerja intelijen pun harus profesional dalam membaca realitas dan potensi konflik yang akan terjadi di masyarakat sehingga dapat mencegah dan meminimalisasi potensi konflik tersebut.Yakinlah tidak ada jalan yang terlalu jauh untuk ditempuh ketika kita yakin Allah sangat dekat. Mari bersama wujudkan Indonesia yang damai, aman, dan tenteram. (*)
Putri Nurhardiyanti
Mahasiswi Sekolah Tinggi
Ilmu Statistik (STIS) Jakarta
Sumber : Okezone.com
